Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, saat melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (28/5/2025). Foto: Ria/vel

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengungkapkan beberapa temuan penting usai melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (28/5) di Kantor Gubernur NTB. 

Ia menyoroti kondisi layanan kesehatan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat.

Salah satu fokus utama Netty adalah penurunan jumlah peserta PBI-JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) di banyak kabupaten di NTB. Ini menjadi perhatian besar karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

"Pemerintah daerah harus bisa mengakses data warganya yang dinonaktifkan dari peserta JKN. Ini penting agar pemerintah daerah bisa segera mengantisipasi masalah ini dengan menyiapkan anggaran dan fasilitas kesehatan yang memadai. Tujuannya agar warga yang dinonaktifkan tetap bisa mendapatkan pelayanan medis saat mereka sakit,” jelasnya di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (28/5/2025). 

Selain itu, Netty juga menyoroti masalah klaim rumah sakit yang tertunda atau "pending claim". Ia mendesak agar klaim-klaim ini segera diselesaikan. “Jika pembayaran klaim sangat terlambat, rumah sakit bisa kolaps," ujar Legislator Fraksi PKS itu.

Kemudian, Terkait program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Netty menemukan bahwa banyak masyarakat di NTB belum sepenuhnya memahami tujuan dari program ini. Oleh karena itu, ia mendorong agar sosialisasi PKG dilakukan secara lebih masif dan menyeluruh.

"Pemerintah daerah, termasuk juga pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, diharapkan segera merespons tantangan dalam penyelenggaraan PKG," tambah Netty. 

Tantangan yang dimaksud antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, kurangnya bahan medis habis pakai (BMHP), serta sulitnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil. 

Netty berharap pemerintah daerah bisa membangun skema kolaborasi antar kabupaten agar fasilitas kesehatan di kabupaten tetangga bisa melayani warga yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan di kabupatennya sendiri. (rnm/aha)